Bersama Mencapai Keunggulan Informasi Untuk Memajukan Bangsa

Senin, 18 Maret 2019

SOLUSI KONFLIK ALA MUHAMMADIYAH



                                
Tulisan  1
                                   Oleh : Lasa Hs
Dalam catatan sejarah, memang Muhammadiyah secara kelembagaan maupun individu pernah aktif dalam partai politik praktis dan perjuangan kemerdekaan RI. Muhammadiyah pernah menjadi anggota istimewa Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) selama 15 tahun (1945 – 1960). Muhammadiyah telah menyalurkan aspirasinya melalui partai ini, dan mendampinginya sampai Masyumi bubar pada tahun 1960.
Memang hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi kadang mengalami pasang surut. Untuk itu,Syaifullah dalam bukunya Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi (2019)  memetakan menjadi tiga tahap. Yakni tahap hubungan mesra pada tahun 1945 – 1955, hubungan renggang pada tahun 1955 – 1959. Kemudian terjadi fase penyelamatan pada tahun 1959. Yakni penyelamatan eksistensi anggota istimewa, dalam hal ini termasuk Muhammadiyah.
Disamping itu, dalam perjalanan sejarah, tidak sedikit diantara para tokoh Muhammadiyah yang telah dan sedang aktif dalam partai politik, perjuangan kemerdekaan, dan pemerintahan. Beberapa contoh antara lain Mas Mansur pernah masuk Syarikat Islam yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto. Ki Bagus Hadikusumo pernah aktif di Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Masyumi. Pengalaman dan peran aktif beliau dalam partai politik inilah yang mengantar beliau sebagai tokoh Muhammadiyah yang ikut berperan dalam penyusunan Pembukaan UUD 1945.
Tokoh Muhammadiyah lain adalah Ahmad Rasyid Sutan Mansur pada pendudukan Jepang, beliau diangkat sebagai anggota Tsuo Sangi Kai dan Tsuo In (seperti DPR dan DPRD). Pada tahun 1952, beliau juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Syuro Masyumi Pusat. Kemudian pada tahun 1955 (Pemilu pertama) beliau terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Konstituante dari Masyumi.
          Adalah Faqih Usman yang putra Gresik itu juga pernah menjadi Menteri Agama RI, dan pernah menjadi bendahara MIAI pada tahun 1938. Bersama Hasan Basri (Ketua MUI) dan Anwar Haryono, beliau pernah mengirim nota Politik yang kemudian dikenal dengan Nota Faqih Usman kepada pemerintah Orde Baru. Isi nota politik itu adalah minta pada Pemerintah Orde Baru agar partai Masyumi direhabilitir.
Kiranya masih sekian deret nama yang terjun dan aktif dalam partai politik, perjuangan kemerdekaan, dan pemerintahan. Mereka itu antara lain Buya Hamka, Ahmad Azhar Basyir (Angkatan Perang Sabil), Djarnawi Hadikusumo (Parmusi), Amien Rais (PAN), dan lainnya.
Pada prinsipnya, Muhamamadiyah berpolitik dengan mengedepankan nilai keluhuran, etika, dalam beramar ma’ruf nahi munkar. Politik Muhammadiyah berkeadaban dan mencerahkan. Bukan politik asal bunyi, produsen hoak, pencipta fitnah, pesimistis, merendahkan yang lain,  maupun penyulut kebencian. Cara-cara seperti ini akan basi. Sebab masyarakat kita semakin cerdas.
Itulah garis besar perjuangan Muhammadiyah yang berusaha mencerahkan dan memajukan bangsa melalui amar ma’ruf nahi munkar untuk kebaikan umat. Maka tak perlu menarik-narik Muhammadiyah sebagai persyarikatan ke ranah pilitik praktis. Tak perlu didorong-dorong ke kanan maupun ke kiri. 
“Para politikus suka mengatakan bahwa kalau Muhammadiyah tetap bersikukuh tidak berpolitik (praktis), tentu akan dimakan politik. Jawaban kita: Silahkan makan kalau memang doyan. Tapi awas, kalau nanti keleleden. Ditelan tidak masuk, dilepeh  tidak keluar”. Ini penggalan kalimat yang diucapkan Muhammad Junus Anis (Ketua PP Muhammadiyah 1959 – 1962) dalam Pidato Iftitah Muktamar ke 35 dan sekaligus Setengah Abad Muhammadiyah (Suara Muhammadiyah, 16 – 31 Maret 2019: 7)

Bersambung


0 komentar:

Posting Komentar