Bersama Mencapai Keunggulan Informasi Untuk Memajukan Bangsa

Kamis, 17 Mei 2018

HAK AKSES INFORMASI PEMUSTAKA DISABILITAS DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI


HAK AKSES INFORMASI PEMUSTAKA DISABILITAS DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Nur Hasyim Latif
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Abstrak
Perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat informasi civitas akademika mampu memberikan layanan bagi semua elemen yang ada di perguruan tinggi, termasuk bagi pemustaka yang berkebutuhan khusus. Semua elemen perguruan tinggi harus saling mendukung agar sistem pendidikan dapat dinikmati secara merata dan adil bagi pemustaka disabilitas.
Teknologi yang semakin berkembang di perpustakaan tidak serta merta memberikan hak akses informasi secara penuh bagi pemustaka disabilitas. Penulis mencoba menjabarkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam memberikan layanan prima kepada pemustaka disabilitas. Karena akses informasi merupakan salah satu sarana memperoleh pendidikan dan hak setiap individu dalam belajar dan mengajar sepanjang hayat tanpa membedakan status ekonomi dan fisik.
Kata Kunci: Hak Akses Informasi, Pemustaka Disabilitas, Layanan Prima


PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek kebutuhan individu dalam sehari-hari. Termasuk ketika seseorang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi. Salah satu permasalahan pendidikan perguruan tinggi adalah masih terbatasnya akses bagi masyarakat indonesia yang memiliki penyandang disabilitas. Sehingga setiap perguruan tinggi diharapkan menerapkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di perguruan tinggi begitu penting bagi mahasiswa yang termasuk dalam kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Belum semua perguruan tinggi di indonesia memiliki pusat layanan disabilitas. Pendidikan inklusi bukanlah semata-mata memasukkan ABK ke perguruan tinggi saja, namun justru orientasinya pada layanan pendidikan yang semestinya mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan setiap anak.
Satuan pendidikan di perguruan tinggi bukan hanya tempat berkumpulnya sivitas akademika ,namun merupakan suatu tataran sistem yang saling berkaitan termasuk perpustakaan perguruan tinggi sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 2 disebutkan bahwa “pendidikan inklusif mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik”. Selain itu pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) juga memperkuat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam bidang pendidikan.
Mengenai hak akses informasi dapat dijelaskan melalui peraturan hukum internasional dalam Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia (Universal Declartion Human Right/UDHR) pada pasal 19 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Hak yang dimaksud tersebut termasuk hak memilki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas tertentu. Batas-batas inilah yang sekiranya bisa menjadi salah satu faktor pembeda yang besar ketika seorang pemustaka disabilitas berusaha mendapatkan haknya di perpustakaan perguruan tinggi.
Perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat informasi sivitas akademika yang merupakan salah satu elemen penunjang pendidikan di perguruan tinggi juga harus mampu memberikan layanan kepada sivitas akademika secara adil dan merata. Menurut Undang-Undang Perpustakaan no 43 tahun 2007, pada pasal 5 ayat 1 poin a masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hak akses informasi yang dimiliki setiap pemustaka harus bisa dinikmati secara menyeluruh. Layanan prima yang selama ini didengungkan harus bisa dicapai oleh para pemustaka termasuk pemustaka penyandang disabilitas.
Penyebutan disabilitas bisa jadi merupakan awal sebuah proses tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki. Diperlukan paradigma baru yang menyatakan bahwa pemustaka disabilitas merupakan subjek yang memilki hak dan mampu mengambil keputusan bagi mereka sendiri sebagai salah satu elemen perguruan tinggi yang bertujuan untuk belajar bersama dengan elemen perguruan tinggi lainnya
Beranjak dari uraian tersebut, penulis bermaksud untuk menuangkan gagasan atau ide yang berjudul “Hak Akses Informasi Pemustaka Disabilitas di Perpustakaan Perguruan Tinggi”.Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “bagaimana pemenuhan hak akses informasi pemustaka disabilitas di perpustakaan perguruan tinggi?”. Pada pembahasan ini penulis bertujuan ingin menjabarkan beberapa hak akses informasi bagi pemustaka difabel melalui layanan yang diberikan oleh perpustakaan perguruan tinggi.

PEMBAHASAN
1.      Definisi Penyandang Disabilitas
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1, disebutkan bahwasanya:
“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Lebih lanjut dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dinyatakan bahwa yang dimaksud masyarakat disabilitas adalah:
a.       tunanetra;
b.      tunarungu;
c.       tunawicara;
d.      tunagrahita;
e.       tunadaksa;
f.       tunalaras;
g.      berkesulitan belajar;
h.      lamban belajar;
i.        autis;
j.        memiliki gangguan motorik;
k.      menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
l.        memiliki kelainan lainnya;
m.    tunaganda
International Classification of Functioning Health and Disability (ICF) sebagaimana disebutkan oleh Syafi’ie dalam Hasyim (2016) menyebutkan bahwa beberapa klasifikasi penyandang disabilitas, sebagai berikut :
  1. Kategori intelektual: Retardasi Mental (Tuna Grahita); dan Lamban Belajar (slow learner).
  2. Kategori Mobilitas: Gangguan Anggota Tubuh (kaki, tangan, dll);
  3. Kategori Komunikasi: Gangguan Wicara; Gangguan Pendengaran; Autis; dan Tuna Grahita Berat.
  4. Kategori Sensori: Gangguan Pendengaran; Gangguan Penglihatan; dan Kusta.
  5. Kategori Psikososial: Autism; Gangguan Perilaku dan Hiperaktivitas (ADHD); Kleptomani; Bipolar; dan Gangguan Kesehatan Jiwa.
Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya, khususnya kepada warga negara penyandang disabilitas. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melindungi hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Keberpihakan sebuah negara terhadap penyandang disabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban negara dalam melindungan hak asasi manusia.
2.      Hak Penyandang disabilitas
Perguruan tinggi yang selama ini disebut-sebut sebagai sekolah tinggi yang dapat menjamin setiap masyarakat indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat disabilitas. Hal ini terbukti dengan minimya masyarakat kelompok ini melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi karena ada batas-batas tertentu yang tidak bisa bisa dicapai. Lebih lanjut lagi masih banyak perguruan tinggi di indonesia khususnya di Yogyakarta yang terkenal dengan nama kota pelajarnya belum sepenuhnya mampu untuk memberikan sarana dan prasarana bagi pemustaka penyandang disabilitas.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas beerapa hak penyandang disabilitas adalah:
a.                             Hak hidup (pasal 6)
b.    Hak bebas dari stigma (pasal 7), mencakup hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
c.    Hak privasi (pasal 8)
d.   Hak keadilan dan perlindungan hukum (pasal 9)
e.    Hak pendidikan (pasal 10)
f.     Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi (pasal 11)
g.    Hak kesehatan (pasal 12)
h.    Hak politik (pasal 13)
i.      Hak keagamaan (pasal 14)
j.      Hak keolahragaan (pasal 15)
k.    Hak kebudayaan dan pariwisata (pasal 16)
l.      Hak kesejateraan sosial (pasal 17)
m.  Hak aksesibiltas (pasal 18), meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
n.    Hak pelayanan publik (pasal 19)
o.    Hak perlindungan dari bencana (pasal 20)
p.    Hak habilitasi dan rehabilitasi (pasal 21)
q.    Hak pendataan (pasal 22)
r.     Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat (pasal 23)
s.     Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 24)
t.     Hak kewarganegaraan (pasal 25)
u.    Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (pasal 26)
Beberapa hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Pada pasal 10 yang lebih lanjut, dinyatakan kembali hak pendidikan tersebut meliputi:
a.       mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b.      mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c.       mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
d.      mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
Berdasarkan hal tersebut kedudukan antara mahasiswa normal dan mahasiswa penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pendidikan memiliki hak yang sama. Artinya semua elemen pendidikan yang ada di perguruan tinggi harus dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa disabilitas.
3.      Hak Akses Informasi Pemustaka Disabilitas
Masih minimnya fasilitas, sarana dan prasarana yang bisa di akses oleh sivitas akademika disabilitas menambah terbatasnya akses informasi yang mereka dapatkan. Masalah ini adalah masalah secara umum yang miliki setiap perguruan tinggi kecuali yang memang sudah memiliki pusat layanan disabilitas. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat layanan informasi yang tidak terbatas dalam memberikan hak akses informasi terhadap pemustaka disabilitas bisa semaksimal mungkn apabila dapat ditunjang oleh beberapa hal.
a.      Teknologi Layanan Prima
Menurut IFLA dalam Aziz (Aziz,2014) beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang seharusnya diperhatikan oleh perpustakaan yang berkaitan dengan pemustaka disabilitas mencakup beberapa hal; 1) Area parker, lingkungan, dan seluruh area perpustakaan harus dapat diakses bagi pemustaka disabilitas, 2) pintu masuk otomatis, 3) ruang perpustakaan yang aksesibilitas dan memiliki tanda-tanda tertentu khusus pemustaka disabilitas, 4) kamar kecil khusus disabilitas, 5) meja sirkulasi yang mudah digunakan, 6) children department, pemustaka disabilitas anak-anak memiliki ruang layanan informasi khusus.
Layanan prima yang selama ini menjadi slogan andalan setiap perpustakaan perguruan harus segera diwujudkan. Apapun itu, terhadap pemustaka biasa maupun pemustaka khusus seperti disabilitas. Hal yang paling mendasar dalam memberikan layanan kepada pemustaka disabilitas adalah adanya aksesibilitas fisik secara memadai. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah layanan unggulan perpustakaan seperti Difabel Corner.
            Salah satu Difabel Corner Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Difabel Corner UIN Sunan Kalijaga. Difabel Corner memiliki arti penting sebagai teknologi alat bantu pemustaka disabilitas dalam memperoleh kemudahan akses informasi di perpustakaan. Sehingga pemustaka disabilitas dapat mengakses informasi secara mandiri.Beberapa layanan yang dimiliki Difabel Corner (Isrowiyanti,2013) adalah Digital talking book player (DTB), Scanner dan software optical character recognition (OCR), Closed circuit television (CCTV), buku braille, buku audio, buku digital, Software pembaca layar (job access with speech/JAWS), Katalog online, dan E-book.
b.      Sumber Daya Manusia (SDM) Pustakawan yang Profesional
Pustakawan merupakan makhluk sosial, yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan para pemustaka. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki sikap profesionalisme. Artinya tanggung jawabnya sebagai pustakawan harus sampai kepada pemustaka termasuk pemustaka disabilitas. Pustakawan tidak boleh membeda-bedakan secara fisik setiap pemustaka. Untuk menjadi staf yang profesional, seorang pustakawan perlu memiliki kompetensi, kepribadian, dan kecakapan (Anawati, 2015). Profesional memiliki arti bahwasanya pustakawan harus memiliki rasa empati kepada pemustaka disabilitas, maka kemampuan intrapersonal dan interpersonal pustakawan harus selalu di tingkatkan serta melayaninya dengan ilmu. Perkembangan teknologi perpustakaan khususnya bagi disabilitas, pustakawan dituntut selalu siap dengan keadaan apapun. Memperluas wawasan dan ilmu serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan memudahkan bagi pustakawan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemustaka disabilitas. Selain itu pustawakan harus memiliki daya kritis terhadap permasalahan perpustakaan dan mampu memberikan sesuatu yang produktif, bermanfaat bagi civitas akademik, serta solutif (Fatmawati, 2016). Dengan kemampuan inilah pustakawan bisa mengintegrasikan diri dengan keadaan apapun ketika pada saat itu diperlukan.
Penulis memiliki sebuah ide untuk lebih mendekatkan antara pemustaka disabilitas dengan perpustakaan yakni adanya perekrutan pustakawan disabilitas. Apabila perekrutan pustakawan disabilitas tidak memungkinkan setidaknya ada perekrutan pemustaka disabilitas yang magang sebagai tenaga bantu di Difabel Corner. Hal ini dirasa penting, karena akan membangun rasa kesetaraan pada pemustaka disabilitas. Komunikasi antara pustakawan disabilitas dan pemustaka disabilitas akan lebih efektif lagi karena pustakawan disabilitas akan lebih memahami karakter sesama. Namun hal ini menjadi perhatian khusus, karena perekrutan pemustaka disabilitas akan membutuhkan banyak pertimbangan, terutama pelatihan khusus pustakawan disabilitas.
c.       Layanan Khusus
1)      Story telling
Kondisi psikis seorang pemustaka disabilitas pasti berbeda dengan pemustaka pada umumnya. Kadangkala kondisi inilah yang dapat menyebabkan seorang pemustaka disabilitas merasa minder untuk bergaul lebih lanjut dengan pemustaka lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suntikan normal supaya pemustaka disabilitas ini dapat membangun dirinya sendiri.
Pustakawan, selain melayani bahan pustaka harus memiliki social soft skill. Kemampuan ini sangat berguna di jaman berteknologi sekarang ini. Salah satu social soft skill pustakawan adalah story telling. Layanan story telling bagi pemustaka disabilitas tentu akan membangun rasa sosial, karena manusia adalah makhluk sosial. Story telling bukan hanya untuk anak-anak saja, namun setiap orang berhak mendapatkan pembelajaran sepanjang hayat.
2)      Literasi Informasi
Literasi informasi bagi pemustaka disabilitas tentu sangat berbeda dengan pemustaka normal. Menurut Aziz (2015) kegiatan literasi informasi bagi pemustaka disabilitas ini dapat semaksimal mungkin memanfatkan perpustakan sebagai sumber informasi dan diharapkan antara pendidik dan pustakawan dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik untuk dibimbing secara sistematis dengan memberikan sarana kebutuhan informasi termasuk keahlian dalam menelusurinya.
Literasi informasi sendiri merupakan sarana bagi pustakawan sebagai motivator, mediator, fasilitator, serta evaluator dalam memberikan hak akses kepada pemustaka penyandang disabilitas

PENUTUP
            Untuk menghadirkan layanan prima kepada pemustaka penyandang disabilitas, kemajuan teknologi di bidang perpustakaan dan kemampuan pustakawan yang inovatif serta terbentuknya suatu tatanan pendidikan inklusif yang baik, maka kebutuhan akses informasi pemustaka penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Adanya dukungan semua elemen pendidikan di perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas diri pemustaka disabilitas dalam mengakses layanan kampus serta untuk mewujudkan rasa kemanusiaan dalam rangka mewujudkan cita-cita penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

Anawati, Sri. 2015. Profesionalisme Pustakawan Dalam Layanan Informasi. Jurnal Pustaka Ilmiah. Diakses melalui http://journal.library.uns.ac.id/index.php/jpi/article/download/12/10

Aziz, Safrudin.2014. Perpustakaan Ramah Difabel.Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Diakses melalui http://Bit.Ly/2fdm2po
Fatmawati, Endang . 2016. Merajut Inovasi Pustakawan Perguruan Tinggi Untuk Mewujudkan SDM Perpustakaan Berkualitas. Jurnal Pustakaloka Vol 8 No.2. Diakses melalui http://Jurnal.Stainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Pustakaloka/Article/View/686

Hasyim, H. D. (2016, September). Persepsi Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Dan Kuhperdata. In Prosiding Seminar Nasional (Vol. 1, No. 1, pp. 498-514). Diakses melalui http://journal.uniba.ac.id/index.php/Semnas/article/viewFile/196/181

Isrowiyanti. Mewujudkan Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang Ramah Difabel. Diakses melalui http://Id.Portalgaruda.Org/?Ref=Browse&Mod=Viewarticle&Article=167897

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa Diakses melalui http://Bit.Ly/2k90ze3

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Diakses melalui http://Bit.Ly/2xpna4a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Diakses melalui http://Bit.Ly/2wocgzd

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan



0 komentar:

Posting Komentar