FPPTMA MENERBITKAN BUKU LAGI

     Setelah sukses menerbitkan buku New Normal Innovation; Adaptasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah/PTMA bulan Oktober 2020, maka Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah/FPPTMA , Insya Allah Maret 2021 akan menerbitkan buku lagi. Bila buku pertama itu terbit dibiayai MPI PP Muhammadiyah. Majelis Diktiltbang PP Muhammadiyah, Gramasurya (penerbit Muhammadiyah), maka buku kedua dibiayai sepenuhnya oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta/UMS. Kita tahu bahwa UMS termasuk perguruan tinggi Islam  bertaraf  internasional, disamping Universitas Muhammadiyah Malang/UMM  dan Universitas MUhammadiyah Yogyakarta/UMY.   

Buku yang akan dilaunching pada Munas FPPTMA IV ini berjudul Mengukur Kualitas Perpustakaan Perguruan Tinggi Berbasis Akreditasi.   Buku ini ditulis oleh 27 pustakawan PTMA  se Indonsia menyajikan pengalaman memeroleh dukungan pimpinan dan seluk belum proses akreditasi.

Alhamdulillah semangat menulis pustakwan PTMA semakin tinggi lantaran adanya keinginan berbagi, menggali potensi, adanya kebersamaan (ukhuwah maktabiyah Muhammadiyah), dan soal biaya penerbitan tidak menjadi masalah. Sebab di kalangan PTMA sudah tertanam jiwa mandiri, saling membantu (ta’awun), dan kalau bisa memberi dan tak mengharap minta kembali.

 

 

                                                                                                                                       Lasa Hs

 

Read More

Study Banding Pustakawan UNISA Yogyakarta ke Perpustakaan UNIMMA

 

Selasa, 10 Februari 2020 bertempat Ruang Aula Lantai 2 Kampus UNIMMA (Universitas Muhamamdiyah Magelang) terlaksanan kunjungan dalam rangka study banding oleh Pustakawan UNISA (Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta) Yogyakarta ke Perpustakaan UNIMMA. Salah satu agenda dalam study banding ini adalah untuk sharing tentang akreditasi perpustakaan.

Study banding ini diterima baik oleh Kepala Perpustakaan UNIMMA (Jamzanah Wahyu W, S.I.Pust, M.A) beserta seluruh pustakawannya. Kunjungan diawali dengan apersepsi isian borang. Selanjutnya melihat berbagai contoh dokumen pendukung yang digunakan dalam akreditasi perpustakaan. Kepala Perpustakaan UNISA Yogyakarta, Irkhamiyati, SIP., M.IP. mengucapkan banyak terima kasih atas kesedianna teman-teman UNIMMA dalam menerima kunjungan ini. Banyak manfaat yang diperoleh. Study banding yang dilakukan ini juga merupakan salah satu realisasi kerja sama yang sudah terjalin oleh kedua belah pihak, terlebih sebagai sesama anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhamamdiyah ‘Aisyiyah (FPPTMA) yang punya satu misi untuk saling menguatkan sesama. (Irkhamiyati-Agung Suyudi2021).

Read More

Perjuangan KH. Ahmad Dahlan

Suatu malam di tahun 1921, selepas shalat Isya, KH Ahmad Dahlan menengadahkan tangannya, berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT karena organisasi yang didirikannya sekitar 9 tahun yang lalu mengalami kesulitan keuangan. 

Akibat kondisi itu, Muhammadiyah belum bisa membayarkan gaji guru dan pegawai yang bekerja di Muhammadiyah. 

Sebenarnya bisa saja KH Ahmad Dahlan meminta bantuan dari para pengusaha atau orang-orang kaya yang ada di sekitaran Kauman, Yogyakarta, Namun hal itu tidak sesuai dengan jiwa Muhammadiyah yang mandiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. 

Akhirnya, KH Ahmad Dahlan pun mendapatkan solusi supaya Muhammadiyah mendapatkan dana tanpa mengurangi wibawa organisasi. 

Pagi hari saat matahari mulai memancarkan kehangatan, KH Ahmad Dahlan memukul kentongan di rumahnya untuk mengumpulkan orang2 sekitar.

Tak lama berselang, puluhan orang yang rata-rata pengusaha yang akan memulai aktivitasnya pun berkumpul. 

KH Ahmad Dahlan pun memulai memberikan informasi bahwa saat ini Muhammadiyah sedang memerlukan dana sekitar 500 gulden untuk membayar gaji guru dan karyawan.

Dan untuk mendapatkan dana tersebut, KH Ahmad Dahlan bermaksud untuk melelang seluruh barang yang ada di rumahnya, dari baju, jas, jam, meja, kursi, perabotan rumah dan semua yang ada di rumah. 

Orang-orang yang hadir pun terkejut, bahkan beberapa diantaranya tidak kuasa menahan haru.

'Monggo dipun pilih barang ingkang sesuai kalih kebutuhan njenengan sedoyo (Silakan dipilih barang yang sesuai dengan kebutuhan anda semua)' kata KH Ahmad Dahlan memulai penjualan barang-barang tersebut. 

Para hadirin pun lalu berlomba membeli barang-barang tersebut dan langsung membayar kontan.

Namun uniknya setelah membayar mereka lalu berpamitan pulang tanpa membawa barang-barang tersebut. 

'Lha ini barang yang sudah dibeli nanti mau diantarkan ke rumah apa bagaimana?' Tanya KH Ahmad Dahlan. 

'Ndak usah Pak Kyai, barang-barang itu kami kembalikan ke Pak Kyai' jawab mereka hampir serempak. 

'Lah ini uangnya terkumpul 4000 gulden, sedangkan kami hanya perlu 500 gulden" lanjut KH Ahmad Dahlan. 

'Ya sudah simpan saja untuk kas Muhammadiyah Pak Kyai' jawab salah satu hadirin mewakili yang lainnya.

"Matur nuwun sanget, insya Allah barakah, dana ini akan kami pergunakan untuk keperluan Muhammadiyah" KH Ahmad Dahlan pun menutup sesi mengharukan ini.

Sejarah lalu mencatat bahwa uang 4000 gulden yang diberikan dengan penuh keikhlasan dan dikelola dengan penuh amanah dan profesional berkembang menjadi berlipat ganda.

Bahkan 1 abad kemudian Muhammadiyah menjadi salah satu Organisasi terkaya di dunia, dengan aset tanah seluas 21 juta meter persegi, yang diatasnya berdiri tak kurang dari 19.951 sekolah dari TK sampai SMA, 13.000 Masjid dan Mushola, 457 Rumah Sakit dan klinik, 765 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 635 Panti Asuhan, 437 Baitul Mal, 176 Universitas dan 102 Pondok Pesantren di seluruh Nusantara. 

Nilai atau valuasi asetnya sebesar 320 Triliun di luar dana likuid (dana siap pakai) sebesar 15 Triliun Rupiah. 

Namun demikian, kekayaan ini tidak lalu membuat Muhammadiyah dan para pengurusnya hidup dalam kemewahan. 

Muhammadiyah terus berkhidmat untuk kemaslahatan Ummat. 

Anggota Muhammadiyah berpegang teguh pada pesan KH Ahmad Dahlan "Hidup hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah".

Foto : KH Ahmad Dahlan di depan rumahnya. 

Referensi: muhammadiyah.or.id, karanganyar.aisyiyah.or.id dan beberapa sumber lainnya.

Read More

AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH-‘AISYIYAH Tulisan 5

 3.Pembentukan tim/panitia

          Kegiatan akreditasi memerlukan pemikiran, pelaksanaan tugas yang variatif. Oleh karena itu untuk memperlancar kegiatan perispan akreditasi ini perlu pembentukan tim. Tim yang dibentuk syukur terdiri dari 7 orang yang bisa terdiri dari guru maupun karyawan. Masing-masing orang bertanggung jawab pada satu komponen dan seorang sebagai coordinator. Namun bila tidak mungkin, maka kepala sekolah dapat mengambil kebijakan untuk mencari tenaga di luar sekolah/madrasah untuk membantu proses akreditasi ini.

3.                 Penjelasan pengisian borang & kelengkapan

Agar masing-masing penangung jawab komponen memahami cara mengisi borang beserta kelengkapannya, kiranya perlu diselenggarakan penjelasan. Penjelasan ini dapat diminta pada Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi, atau Dinas Arsip & Perpustakaan Kota/Kabupaten setempat. Bisa juga mengundang orang yang memahami seluk beluk akreditasi, atau bisa minta petunjuk perpustakaan sekolah yang pernah melaksankaan akreditasi daring maupun luring.

            5. Pengisian boran dan melengkapi sarana & lampiran

Apabila suatu perpustakaan sekolah/madrasah kira-kira sudah siap untuk akreditasi, maka dapat mengisi borang akreditasi. Borang ini dapat dodowload di internet dari Perpustakaan Nasional RI. Setelah diisi sejujurnya, kiranya dapat dilakukan penilaian sendiri. Dari penilaian mandiri ini dapat diketahui kira-kira dapat dinilai berapa dan diketahui kekurangannya. Kalau kira-kira nilainya masih jauh dari standar (nilai minimal total 61 dengan kategori C) kiranya perlu melengkapi kekurangan tersebut.

Dalam pengiriman borang ini perlu disertakan profil perpustakaan sekolah dalam bentuk video dengan durasi maksimal 10 menit. Disamping itu, borang yang dikirim cukup softcopy, tetapi perlu juga memiliki dokumen cetak dan softcopynya.

4.                 Pengiriman borang

Apabila pengisian borang dan kelengkapannya dianggap telah dianggap selesai, kiranya dapat dikirim ke Perpustakaan Nasional RI. Pengiriman ini dapat melalui Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi, atau dikirim langsung ke Perpustakaan Nasional RI (bisa diantar langsung) atau melalui online. Di era Pandemi Covid-19 pengiriman dilakukan melalui online. Dari sini nanti akan diberitahu kira-kira kapan akan dilakukan visitasi (langsung maupun daring)

5.                 Gladi bersih

Sebelum dilakukan visitasi (daring maupun luring) sebaiknya diselenggarakan gladi besih. Melalui gladi bersih ini untuk menyiapkan mental, memperbaiki yang kurang, dan melengkapi sarana-prasarana maupun lampiran yang diperlukan.

Dalam gladi bersih ini, sebaiknya diundang asesor setempat (bila ada) agar memberikan masukan dan sekaligus penilaian awal. 

6.                 Visitasi

Pada hari, tanggal, jam yang ditentukan akan dilakukan visitasi. Visitasi dapat dilakukan langsung maupun secara daring. Visitasi ini bertujuan untuk mengecek isian borang  dengan keadaan lapangan, menggali informasi tambahan yang mungkin belum dicantumkan/disertakan dalam borang.

Mengingat visitasi ini sering dilakukan secara bersamaan. maka sebaiknya tidak terlalu banyak acara penyambutan. Sebab biasanya satu hari dilakukan visitasi antara 4 – 5 perpustakaan sekolah/madrasah.

Perlu dipahami bahwa biaya akreditasi pertama ditanggung dengan anggaran APBN Perpustakaan Nasional. Artinya seluruh biaya yang terkait proses akreditasi seperti transportasi asesor, penginapan, dan uang lelah ditanggung oleh Perpustakaan Nasional RI. Dengan demikian pihak sekolah/madrasah tidak perlu mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan adalah sebatas pembiayaan internal yang terkait kinerja tim persiapan akreditasi.

Apabila perpustakaan sekolah/madrasah akan mengajukan reakreditasi, maka seluruh biaya ditanggung oleh sekolah/madrasah terkait. Biaya itu antara lain untuk asesor meliputi transport Jakarta ke lokasi (berangkat dan pulang), biaya penginapan, dan uang lelah. Biaya itu juga diperhitungkan berapa jumlah asesor dan biasanya ada tenaga adminnya.

7.                 Asesor menyerahkan hasil visitasi ke Perpustakaan

           Nasional RI

Setelah asesor melakukan verifikasi data, kemudian mereka rapat tertutup untuk membicarakan skor. Setelah itu akn disampaikan masukan dan saran perbaikan borang dan sarana prasarana yang perlu diperhatikan di masa depan. Setelah itu kemudian ada acara penandatanganan berita acara. Saat itu secara tidak langsung bisa diberitahukan nilai dan skornya. Namun nilai saat itu belum resmi, maka belum boleh diumumkan. Sebab nilai resmi setelah dirapatkan oleh tim di Perpustakaan Nasional RI. Hasil rapat inilah yang secara resmi akan diberitahukan. Maka nilai akhir bisa berkurang, tetap,  atau tambah dari penilaian di lapangan tadi. 

8.                 Pemberitahuan nilai

Setelah dilakukan penilaian dan pembahasan di Perpustakaan Nasional , lalu jumlah nilai dan kriteria akreditasi akan diberitahukan. Namun jumlah nilai tidak boleh diumumkan. Artinya hanya untuk kalangan sendiri.

9.                 Pengiriman sertifikat

Tidak terlalu lama setelah rapat tersebut, kemudian sertifikat akan dikirim langsung ke sekolah/madrasah yang berkepentingan.

         

          Lasa Hs

          Selesai

 

Read More

LAYANAN DIFABEL

 Difabel kadang disebut difabilitas atau disabilitas merupakan istilah modern yang dalam bahasaArab disebut muawwaqun.Istilah ini memang tidak disebut dalam Al Quran maupun hadist. Namun dalam Al Quran ada petunjuk tentang disabilitas yang spesifik yakni al a’ma, ‘umyun (tuna netra, atau buta) a’sam (tuna rungu, tuli), abkam (tuna wicara, bisu). Terdapat beberapa pengertian tentang difabel. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 menyatakan bahwa difabel adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran memiliki kelainan fisik atau mental. Keadaan ini antara lain menjadi hambatan tersendiri untuk melakukan kegiatan selayaknya orang lain. Mereka ini antara lain adalah penderita cacat tubuh, penderita cacat mental, penderita cacat rungu, penderita cacat wicara, dan penderita difabel yang dulu menderita penyakit kronis. Difabel dalam pengertian lain didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental. Kelainan ini dapat mengganggu atau merupakan hambatan dan rintangan untuk melakukana kegiatan selayaknya. Mereka terdiri dari difabel fisik, difabel mental, difabel fisik dan mental (Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997).Terjadinya difabel yang menimpa pada seseorang dapat diakibatkan banyak sebab. Misalnya adanya konflik bersenjata, bencana alam, kecelakaan, dan berbagai penyakit. Penyakit-penyakit itu antara lain polio, lepra, hipertensi, dan stroke. Penyakit lumpuh layu memiliki prevalensi sekitar 4/100.000 penduduk. Penyakit lepra memiliki prevalensi 0.76/10.000 pendudum. Hipertensi yang dapat mengakibatkan stroke menjangkiti 31,7 dari penduduk berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan stroke prevalensinya diperkirakan 8.3/1000  penduduk (Irwanto, 2010). Pengertian lain tentang difabel adalah mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Gangguan fisik misalnya tuna rungu, tuna netra, tuna wicara. Hal ini disebabkan bahwa mereka memiliki kekurangan pada alat tubuh mereka. Gangguan mental paling ringan misalnya stres hingga depresi. Termasuk juga gangguan jiwa dan variasinya. Gangguan intelektual bisa terwujud pada tuna grahita yang memiliki IQ rendah maupun autis. Kemudian orang-orang yang mengalami gangguan sensorik juga disebut difabel (Suara ‘Aisyiyah, Desember 2015: 10).             Difabel menurut Lasa Hs dalam Kamus Kepustakawanan Indonesia (2017) adalah penyandang cacat yang juga disebut disability (ketidakmampuan) atau different ability (berbeda keampuan).           Kaum difabel memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam akses informasi. Kebutuhan akses informasi dan layanan ini kadang belum mendapatkan respon maupun perlakuan yang baik dari masyarakat. Hak-hak mereka terabaikan. Mereka masih dianggap kurang produktif. Mereka diperlakukan sebagai kurang mandiri. Bahkan dianggap merepotkan orang lain.           Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum seorang sahabat Nabi Muhammad Saw yang tunanetra itu bertanya kepada beliau untuk membacakan beberapa ayat Al Quran. Pada saat itu Rasulullah Saw sedang serius dialog dengan para tokoh Quraisy seperti Utbah bin Rabi’ah, Abu Jahal, dan Abbas bin Abdul Muthalib yang sedang bertamu. Maka beliau tidak/kurang memerhatikan permintaan Abdullah bin Ummi Maktum itu. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum tidak menyadari bahwa Nabi Muhammad Saw sedang serius menerima tamu itu. Ia meminta Nabi Saw sekali lagi untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nampaknya Nabi Muhammad Saw kurang berkenan dan memalingkan mukanya dari Abdullah bin Ummi Maktum dan terus saja melanjutkan dialog dengan para tamu itu. Setelah para tamu itu pulang, lalu turunlah S. ‘Abassa (bermuka masam) yang artinya :”1) Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. 2) Karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).3) Dan tahukan engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa); 4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya; 5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy); 6) maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya; 7) padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). 8) dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran); 9) sedang dia takut (kepada Allah); 10) engkau (Muhammad) malah mengabaikannya; 11) Sekali-kali jangan (begitu).Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan”. Hamka dalam Tafsir Al Azhar 9 Juz 28, 29, 30: 495 menyatakan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat Rasulullah Saw yang terkenal. Satu-satunya seorang tunanetra yang diangkat Rasulullah Saw untuk menjadi wakil beliau mengimami shalat di Madinah ketika beliau keluar kota dalam waktu lama. Ibu dari Ibnu Maktum ini adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah (isteri Rasulullah Saw). Setelah di Madinah, beliau  dipercaya sebagai muadzin disamping Bilal. Para penyandang disabilitas adalah juga saudara kita. Mereka juga berhak mendapatkan layanan publik sama dengan yang lain. Secara rinci mereka itu memiliki hak pada:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan   

derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuan mereka

     3.Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan

         menikmati hasil-hasilnya.

4.Aksesibilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

    Sosial

5.Hak yang sama untuk menumbuhkankembangkan bakat,

kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang

cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

    (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 6) 

 

 

Lasa Hs

 

Read More

AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH-‘AISYIYAH Tulisan 4

 1.                 Komponen  penguat.

Komponen penguat ini terdiri dari kegiatan inovatif/kreatif dan keunikan. Kegiatan inovatif adalah kegiatan yang bersifat perubahan yang menuju perbaikan yang berbeda dari yang lain atau dari keadaan sebelumnya dilakukan dengan sengaja dan berencana. Adapun ciri-ciri kegiatan inovatif antara lain:

a.     Memiliki ciri khas dalam arti program, ide, maupun sistem

b.     Ada unsur kebaharuan

c.      Dilaksanakan secara terencana dan terprogram

d.     Memiliki tujuan, arah, dan strategi yang jelas.

Kegiatan atau karya inovatif ini diaplikasikandalam pengelolaan perpustakaan seperti pada kegiatan; pengembangan koleksi, pengolahan, pelayanan, perawatan, pelibatan siswa, dan aplikasi teknologi informasi .

Keunikan berasal dari kata unik  yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1530) berarti lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang khusus. Maka keunikan di sini berarti kegiatan kepustakawanan sekolah yang tidak ada di perpustakaan sekolah lain. Misalnya sekolah di daerah pantai memiliki koleksi tentang nelayan, perikanan, dan lainnya.

D.Langkah-Langkah Pengajuan Akreditasi

Sebenarnya akreditasi itu hak masing-masing perpustakaan dan bukan kewajiban. Namun perlu disadari bahwa akreditasi merupakan standar mutu, maka perpustakaan yang belum/tidak terakreditasi, secara formal dapat dikatakan belum/tidak mutu.

Apalagi Pemerintah telah memberikan dorongan antara lain dengan  penyediaan anggaran dan fasilitas akreditasi meskipun biaya gratis itu untuk kali pertama. Sedangkan untuk reakreditasi perpustakaan sekolah dan lainnya harus dengan biaya mandiri.

Apabila suatu perpustakaan sekolah/madrasah akan mengajukan akreditasi, kiranya dapat diikuti langkah-langkah berikut:

1.Kesiapan perpustakaan

Masalah akreditasi sebenarnya merupakan masalah lembaga induk perpustakaan, yakni menjadi tanggung jawab sekolah/madrasah yang pelaksanaannya melibatkan banyak pihak.

Untuk itu, perpustakaan sekolah/madrasah dapat mencoba mengisi borang akreditasi perpustakaan sekolah secara obyektif sesuai petunjuk. Borang ini dapat didownload di internet .

Dari isian ini dapat diketahui komponen mana saja yang kurang. Kekurangan ini dicatat dan bisa ditunjukkan kepada kepala sekolah. Dari sini nanti akan ada musyawarah cara-cara melengkapi kekurangan itu sesuai kriteria akreditasi.

            2.Dukungan pimpinan

          Dukungan pimpinan sangat diperlukan, karena untuk pemenuhan kekurangan itu memerlukan anggaran, tenaga, dan kebijakan tersendiri. Setinggi apapun semangat perpustakaan sekolah/madrasah, kalau tidak didukung pimpinan, pasti  berat bebannya.

          Apabila sudah ada dukungan kuat dari pimpinan berupa kebijakan, maka kekurangan-kekurangan itu cepat atau lambat akan tercukupi. Disamping itu juga perlu melibatkan tenaga lain seperti para guru dan karyawan. Sebab keberhasilan perpustakaan sekolah juga keberhasilan sekolah itu.

 

Lasa Hs

Bersambung

Read More

AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH-‘AISYIYAH

 Tulisan 3

 

1.                 Standar pelayanan

Pelayanan perpustakaan adalah kegiatan pendayagunaan sumber informasi, fasilitas, dan sarana prasarana perpustakaan kepada pemustaka atau calon pemustaka untuk mempermudah dan memperlancar akses informasi. Pelayanan perpustakaan pada dasarnya terdiri dari pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.

          Pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari dasar pelayanan, maka pelayanan perpustakaan  merupakan pelayanan yang berbasis pada benda maujud (tangible good). Apabila dilihat dari tujuan (goal), maka layanan perpustakaan tidak berorientasi pada keuntungan

          Untuk mendapatkan kualitas layanan, kiranya perlui ditanamkan sikap-sikap sebagai berikut:

a.     Pemustaka akan merasa puas  setelah meninggalkan meja pelayanan

b.     Petugas perpustakaan diharapkan mampu memberikan solusi yang dihadapi pemustaka

c.      Pemustaka akan merasa senang dan puas bila petugas bersikap kemitraan (friendly )

d.     Tidak teralu lama dalam memberikan pelayanan

Disamping itu, perlu juga memperhatikan standar minimal jenis layanan yang diberikan oleh perpustakan sekolah/madrasah. Standar jenis layanan ini meliputi; layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan referensi,  layanan story telling , layanan literasi informasi, dan layanan teknologi informasi. (Borang Akreditasi Perpustakaan Sekolah, 2018)

 

 

2.                 Standar tenaga perpustakaan

Tenaga perpustakaan atau sering disebut dengan sumber daya manusia perpustakaan adalah orang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu, memiliki kompetensi, dan/atau sertifikasi kepustakawanan yang diberi tugas, kewajiban, tanggung jawab, hak, dan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan dalam suatu perpustakaan milik pemerintah atau swasta. .

          Perpustakaan sekolah/madrasah akan mampu mencapai tujuan secara efektif efisien apabila dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan. Tanpa kepemimpinan yang kompeten maka perpustakaan akan jalan di tempat. Penugasan nonpustakawan sebagai kepala perpustakaan sekolah/madrasah sesungguhnya hal itu merupakan penggusuran profesi.

          Secara garis besar, standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah:

a.     Kepala perpustakaan  serendah-rendahnya berijazah S1 ilmu perpustakaan yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT Kemristek Dikti

b.     Kepala perpustakaan harus mengkuti Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu 3 tahun terakhir

c.      Staf pustakawan serendah-rendahnya harus memiliki ijazah Diploma ilmu perpustakaan yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT Kemristek Dikti

d.     Semua tenaga perpustakaan harus mengikuti Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) dalam bidang masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu 3 tahun terakhir

e.      Sekurang-kurangnya ada 5 orang tenaga perpustakaan menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi kepustakawanan, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI (baca IPEI), Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI), Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia (ATPUSI), Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah-‘Aisyiyah (HIMPUSMA) dan lainnya

3.                 Standar penyelenggaraan dan pengelolaan

Pengelolaan perpustakaan sebenarnya segala kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi  penyelenggaraan kegiatan perpustakaan (Lasa Hs., 2017: 473). Namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Pasal 43 bahwa standar pengelolaan perpustakaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan merupakan penentuan langkah awal untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini memang mendahului dan mendasari fungsi-fungsi manajemen yang lain, berguna untuk memberikan arah, menjadi standar kerja, memberikan kerangka pemersatu, dan membantu memperkirakan peluang.

Apabila ingin perencanaan itu akan berjalan baik, maka dalam penyusunan perencanaan harus mencakup unsur ; kegiatan (what), siapa pelakunya (who), tempat (where), cara (why), waktu (when), anggaran (how much).

Monitoring adalah kegiatan pengawasan berkala yang dilakukan pada suatu kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan apakah sesuai jadwal, anggaran, target, dan kualitas yang telah direncanakan atau belum.

Evaluasi adalah kegiatan mengamati, mengoreksi, dan menimbang-nimbang tentang baik buruknya pelaksanaan program kerja maupun penyediaan sarana prasarana yang dilakukan oleh tim secara formal berdasarkan standardan/atau pedoman tertentu serta pemberian penghargaan sesuai kualitasnya.

Secara sederhana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakan sekolah/madrasah  sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek; penyelenggaraan perpustakaan, pendirian perpustakaan sekolah, struktur organisasi perpustakaan makro dan mikro, program kerja, laporan dan evaluasi, anggaran, kerjasama internal dan kerjasama eksternal. Untuk itu, maka perpustakaan sekolah/madrasah harus memiliki:

a.     Surat keputusan pendirian perpustakaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina di daerah atau Kantor Dinas Pendidikan Kota/Kebupaten, atau Yayasan/persyarikatan. Untuk perpustakaan sekolah/madrasah Muhammadiyah, surat keputusan ini diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah/PDM Kota/kabupaten.

b.     Program kerja tertulis jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek

c.      Anggaran sekurang-kurangnya 5 % dari anggaran sekolah/madrasah

d.     Struktur organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Perpustakaan, Unit Layanan Teknis, Unit Layanan Pemustaka, dan Unit Layanan Teknologi Informasi, serta memiliki deskripsi tugas

e.      Laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan

f.       Bukti kerjasama internal dan eksternal

g.     Kebijakan tertulis tentang anggaran, lokasi, sarana prasarana, ketenagaan, layanan, promosi, dan lainnya

 

Lasa Hs

Bersambung

 

Read More