Bersama Mencapai Keunggulan Informasi Untuk Memajukan Bangsa

Rabu, 28 November 2018

MUHAMMADIYAH DALAM PUSARAN POLITIK




Judul                          : Dinamika Politik Muhammadiyah
Penulis                        : Haedar Nashir
Penerbit                      : Yogyakata: Bigraf Publishing, 2000
Tebal                          : 170 hlm

Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam terbesar selalu menjadi daya tarik tersendiri terutama untuk ditarik-tarik ke zona politik. Dengan demikian kadang menimbulkan kebingungan di akar rumput kedua organisasi sosial keagamaan itu. Apalagi apabila tokoh kedua organisasi itu menjadi tokoh partai politik tertentu.
Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 itu tentunya telah dewasa dan kenyang dengan pengalaman perpolitikan negeri ini. Selama ini Muhammadiyah telah membuktikan dirinya telah tumbuh meraksasa dan tidak berambisi untuk mendominasi peran politik dalam pemerintahan. Muhammadiyah tidak memaksakan kehendak dan tidak ingin merubah haluan negara dengan idiologi lain. Bahkan Muhammadiyah menyatakan bahwa NKRI merupakan realita sejarah yang tidak dapat dipungkiri adanya keanekaragaman (tanawu’). Hal ini merupakan kesepakatan bersama para pendahulu kita sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan Darul ‘ahdi wasy syahadah.  
Buku ini ditulis oleh Haedar Nashir yang saat ini sebagai Ketua Umum Muhammadiyah yang tentunya perlu kita ikuti kebijakan beliau sebagai pucuk pimpinan puncak Muhammadiyah. Dalam buku setebal 170 halaman ini, beliau  menegaskan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan politik menjadi lebih tegas ketika organisasi Islam ini mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa kebijakan netralitas itu diambil pada Muktamar ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang yang kemudian disebut Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Adapun naskah lengkapnya adalah :
1)    Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun; 2) Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah.
 Tangga dan ketentuan-keentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah (halaman 48)
Dalam buku ini juga diuraikan bahwa  pada dekade setelah kemerdekaan beberapa tokoh Muhammadiyah memang terlibat langsung pada partai politik praktis. Memang saat itu terjadi gesekan dan ketegangan internal. Namun dengan kedewasaan Muhammadiyah, semua itu dapat diselesaikan secara baik dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Agar warga Muhammadiyah memahami peran Muhammadiyah dalam perpolitikan, dan tidak terombang-ambingkan oleh tarik menarik kepentingan tertentu, maka buku ini akan memberikan arah yang jelas. Kita boleh beda pilihan politik, tetapi perbedaan itu jangan sampai menimbulkan keretakan berMuhammadiyah dan tetap dijaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.   
Warga Muhammadiyah cukup cerdas dan tak perlu digiring-giring. Saatnya nanti akan masuk kandang yang nyaman, secara rasional, sesuai nurani, dan bukan emosi sesaat. Sebab, bila di luar kandang akan masuk angin.

Lasa Hs

0 komentar:

Posting Komentar