Bersama Mencapai Keunggulan Informasi Untuk Memajukan Bangsa

MOMEN

Rabu, 10 Juni 2020

Mengenal MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center



         Munculnya Muhammadiyah Disaster Management Center ini untuk merespon kebutuhan dakwah Muhammadiyah terutama dengan  banyaknya  bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk penanganan korban bencana ini,  membutuhkan sistem koordinasi dan komando yang baik. Maka dalam  salah satu keputusan Muktamar ke-46 di Yogyakarta adalah pembentukan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah. Sesuai tata aturan organisasi dalam Muhammadiyah, lembaga memiliki cakupan yang lebih kecil dari majelis dan struktur hirarkhi organisasinya hanya di pusat, wilayah, dan daerah.
          Keberadaan divisi penanggulangan bencana ini  sudah terbentuk sebelum dibentuk secara resmi LPB pada Muktamar ke-46 di Yogyakarta. Pada saat Muktamar ke-45 di Malang, diputuskan pembentukan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (MKKS) yang dua tahun kemudian membentuk Pusat Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Atas inisiasi dr. Sudibyo Markus yang menjadi ketua majelis saat itu, diusulkan branding Pusat Penanggulangan Bencana Muhammadiyah dalam bahasa Inggris yakni Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk kepentingan internasionalisasi dakwah Muhammadiyah di bidang kebencanaan dan menjalin kerjasama dengan lembaga internasional. Dalam perjalanannya, nama MDMC lebih familiar didengar dari pada nama resminya yakni LPB.
Sebelum memiliki lembaga resmi, kegiatan penanggulangan bencana Muhammadiyah lebih bersifat sementara (ad hoc). Saat terjadi bencana besar seperti Tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta-Jawa Tengah 2006, Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Komite Muhammadiyah Pemulihan Aceh (KMPA) dan Posko Muhammadiyah. Kerjasama internasional Muhammadiyah dalam bidang kebencanaan sudah terjalin sejak 2004 saat berbagai lembaga non pemerintah internasional bekerjasama untuk penyaluran bantuan pemulihan Tsunami Aceh. Namun proyek formal Muhammadiyah dan lembaga internasional di bidang kebencanaan pertama adalah saat gempa Yogyakarta-Jawa Tengah dengan inisiasi People Kampong Organized (PKO) bersama AUSAID pada 2006.
Kiprah lain Muhammadiyah dalam bidang kebencanan sebelum terbentuknya LPB adalah inisiasi program Child Disaster Awareness for Scholl and Communities (CDASC) bekerjasama dengan AUSAID. Program ini merupakan program pendidikan kewaspadaan bencara untuk siswa sekolah dan masyarakat yang berlangsung antara 2006-2008. Program tersebut dilanjutkan dengan Hospital and Community Preparedness for Disaster Management (HCPDM) pada 2008-2011 yang bekerjasama dengan Pemerintah Australia. Selain itu Muhammadiyah juga menjadi inisiator Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) pada 2009. Di tahun yang sama saat terjadi gempa di Sumatera Barat, Muhammadiyah juga membangun Posko Muhammadiyah yang mengorganisir pengumpulan dan penyaluran bantuan untuk penyintas bencana Sumatera Barat. Pada ranah internasional, konflik Israel-Palestina yang meletus pada 2009 dan menjadi isu internasional juga memanggil Muhammadiyah untuk berkontribusi menggalang dana kemanusiaan.
Setelah Lembaga Penanggulangan Bencana  resmi dibentuk, tahap awal yang menjadi prioritas pimpinan LPB PP Muhammadiyah adalah  Budi Setiawan, S.T.,  adalah percepatan pembentukan LPB di wilayah dan daerah. Pendirian LPB ini sangat urgen, maka tidak  harus menunggu terjadi bencana di wilayah atau daerah tesebut. Baru di periode kedua muktamar, LPB bisa berdiri di sebagian besar  wilayah Indonesia. Pada periode kedua ini, LPB memiliki lima divisi yakni: Organisasi dan Kepemimpinan, Pendidikan dan Latihan, Jaringan dan Kerjasama, Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Rekonstruksi, Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan.
        Dengan  lima divisi tersebut,  membuat aktivitas penanggulangan bencana  oleh LPB PP Muhammadiyah  semakin baik, karena adanya koordinasi dengan wilayah dan daerah. Kegiatan rutin LPB merujuk pada kelima divisi tersebut. Di luar tugas rutin, LPB juga meneruskan kerjasama internasional dengan lembaga pemerintah ataupun non pemerintah dari luar negeri, antara lain Volcano Community-Hospital Ring (VaChri) bersama Direct Relief Amerika Serikat pada 2011, Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED) I yang berlangsung 2015-2016 dan HPCRED II yang berlangsung (2016-2018), serta Preparing to Excel in Emergency Response (PEER) bekerjasama dengan Catholic Relief Services Amerika Serikat pada 2017. Di dalam negeri, Muhammadiyah juga bemitra dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana pada tahun  2016.
           LPB Muhammadiyah menjadi mitra yang sangat diandalkan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Setelah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi kelanjutan dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana pada 2008, hubungan Muhammadiyah semakin erat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Relawan LPB sering mendahului relawan pemerintah dan lembaga kemanusiaan lain saat terjadi bencana. Sepanjang dua periode LPB, sudah melakukan lebih dari 100 respon bencana dengan jutaan penerima manfaat. Yang terkini, Muhammadiyah menginisiasi Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dalam rangka merespon pandemi Covid-19 dengan koordinator pertama dr. Corona Rintawan, salah satu pimpian LPB, yang kemudian ditarik membantu Gugus Tugas Nasional Covid-19. Dibentuknya MCCC satu pekan lebih awal dari dibentuknya gugus tugas nasional Covid-19 oleh pemerintah Republik Indonesia.
LPB membentuk Komunitas Relawan Muhammadiyah (KRM) yang diharapkan menjadi institusi yang mewadahi relawan Muhammadiyah dari unsur pimpinan dan ortom Muhammadiyah. Klaster yang saat ini dimiliki dan menjadi andalan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana adalah, Medis, Search and Rescue (SAR), Psikososial, dan Dapur Umum. LPB menjadi satu-satunya organisasi yang tecatat di WHO memiliki emergency medical team. Tim medis Muhammadiyah pernah dikirimkan untuk membantu penyintas bencana topan Haynan di Filiphina (2013) dan pengungsi kekerasan rasial di Rakhine State Myanmar dan Coxz Bazar Bangladesh (2017).
           Dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana, LPB selalu bersinergi dengan LAZISMU sebagai lembaga penghimpun dan penyalur ZIS Muhammadiyah. Saat melakukan respon, LPB ditugaskan PP Muhammadiyah sebagai leading sector yang berkerjasama dengan majelis lembaga terkait seperti LAZISMU, MPKU, MPS, Dikdasmen, Diktilitbang dan ortom dengan bendera One Muhammadiyah, One Respons yang diinisasi sejak 2017. Ada beberapa ranting Muhammadiyah yang terbentuk setelah kegiatan respon kebencanaan LPB di berbagai daerah sebagai wujud dampak dakwah Muhammadiyah dalam bidang kebencanaan. (Ghifari Yuristiadhi M. Makhasi)