FPPTMA Gelar FGD dan Workshop Penyusunan Jabatan Fungsional Pustakawan PTMA di UMS

Surakarta, 16 November 2024 – Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (FPPTMA) sukses menggelar dua acara penting dalam rangka penyusunan regulasi jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA). Kegiatan pertama, Focus Group Discussion (FGD) mengenai penyusunan jabatan fungsional pustakawan, dan kedua, Workshop Penyusunan Peraturan Jabatan Fungsional Pustakawan PTMA 2024. Kedua acara ini berlangsung di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan dihadiri oleh berbagai pengurus FPPTMA dari berbagai daerah di Indonesia. 

Acara pertama, FGD, diadakan pada hari Sabtu, 16 November 2024, dengan tujuan untuk merumuskan dan menyempurnakan draft peraturan yang mengatur jabatan fungsional pustakawan di PTMA. FGD ini dihadiri oleh sejumlah fasilitator berkompeten, termasuk Yudho Widie Atmanto dari Perpustakaan Nasional RI, Budiyono (Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY), Riah Wiratningsih (Kepala Perpustakaan UNS), dan Lasa Hs (Pustakawan Utama UGM). Mereka memaparkan hasil review terhadap draft aturan yang mengacu pada regulasi lama yang telah dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan PTMA. 

Diskusi dalam FGD tersebut mengarah pada kesepakatan untuk mengadopsi aturan baru yang berbasis pada sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang akan dilengkapi dengan petunjuk teknis berdasarkan butir-butir aturan lama sebagai pedoman yang jelas. "Meskipun proses ini sudah dimulai sejak periode kepengurusan sebelumnya, kami baru bisa melanjutkannya setelah regulasi baru dari pemerintah resmi keluar. Targetnya, sebelum masa kepengurusan berakhir, draft peraturan ini dapat diselesaikan dan diajukan ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah," ujar Irkhamiyati, Ketua Umum FPPTMA, dalam sambutannya.

Sementara itu, di acara workshop yang juga digelar pada hari yang sama, tema “Meningkatkan Peran Pustakawan di Era Digital” diangkat sebagai pokok bahasan utama. Workshop ini bertujuan untuk merumuskan regulasi jabatan fungsional pustakawan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan era digital. Dalam kegiatan yang diadakan secara hybrid ini, Yudho Widie Atmanto, S.Kom., seorang ahli kebijakan pengembangan SDM perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI, hadir secara daring untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya regulasi yang relevan dengan perubahan zaman. Yudho menekankan pentingnya sistem yang tidak hanya mendukung pengembangan karier pustakawan, tetapi juga mengintegrasikan aspek tata kelola, angka kredit, dan implementasi yang lebih efisien di perguruan tinggi.

Selain narasumber daring, workshop juga menghadirkan tiga narasumber luring yang memberikan panduan teknis dalam penyusunan draft peraturan tersebut. Mereka adalah Drs. Budiyono, SIP., dari Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY, Drs. Lasa Harsana, M.Si., serta Riah Wiratningsih, M.Si., Kepala UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret (UNS). Ketiganya berbagi pengalaman praktis tentang implementasi kebijakan pustakawan yang berorientasi pada kinerja.

Peserta workshop yang terdiri dari pengurus FPPTMA aktif berpartisipasi dalam sesi identifikasi tantangan dan peluang, penyusunan draf peraturan, hingga proses review dan finalisasi draf. Acara ini bertujuan agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara merata di seluruh PTMA, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan karier pustakawan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan di lingkungan Muhammadiyah.

Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital UMS sebagai tuan rumah acara ini juga berperan penting dalam kelancaran acara. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi peran pustakawan PTMA, yang diharapkan dapat semakin relevan dengan perkembangan teknologi digital, sekaligus menjaga semangat nilai-nilai Islam berkemajuan dalam pengelolaan perpustakaan dan pengembangan karier pustakawan.

Melalui kedua acara ini, FPPTMA menargetkan agar draf peraturan jabatan fungsional pustakawan PTMA dapat segera diselesaikan dan diajukan untuk disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Dikti Litbang) PP Muhammadiyah. Dengan demikian, regulasi baru ini dapat segera diterapkan di seluruh perpustakaan PTMA, meningkatkan kompetensi pustakawan, dan memajukan kualitas layanan perpustakaan di lingkungan Muhammadiyah.

 DokumentasiKegiatan